Dalam tata kelola keuangan desa, Peraturan Kepala Desa (Perkades) Penjabaran APBDes memiliki peran kunci dalam memberikan rincian lebih lanjut atas anggaran yang telah disepakati dalam Peraturan Desa (Perdes). Setelah penetapan Perdes APBDes Tahun Anggaran 2025 oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perkades disusun sebagai panduan teknis yang rinci dalam implementasi pendapatan dan belanja desa. Perkades ini menjadi dasar operasional bagi perangkat desa dalam mengalokasikan anggaran, memastikan setiap program yang direncanakan dapat berjalan secara efektif sesuai tujuan yang ditetapkan.

Perkades Penjabaran APBDes 2025 berfungsi sebagai instrumen pengawasan sekaligus transparansi keuangan desa bagi masyarakat. Dengan adanya penjabaran detail terkait sumber pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa, perangkat desa dapat melakukan pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel dan mudah dipantau. Kehadiran Perkades juga memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran, sejalan dengan prinsip tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Apa itu Perkades?

Peraturan Kepala Desa atau Perkades adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan berfungsi melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Desa serta peraturan yang lebih tinggi. Dalam posisinya sebagai regulasi pelaksana, Perkades hanya dapat mengatur hal-hal yang secara konkret diperintahkan dalam Perdes. Ini memberikan batasan agar Perkades tidak bertentangan atau menambah hal-hal yang tidak diatur dalam Perdes, memastikan keselarasan dengan regulasi yang lebih tinggi seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Peran Perkades dalam Penjabaran APB Desa

Perkades Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2025 disusun untuk memecah secara detail komponen anggaran dalam Perdes APBDes menjadi elemen-elemen operasional yang mencakup seluruh kegiatan dan program desa. Berdasarkan Pasal 33 Permendagri No. 20 Tahun 2018, Perkades ini menetapkan rincian yang meliputi:

1. Pendapatan Desa
   Mencakup sumber-sumber penerimaan yang sah, termasuk Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, dan sumber dana lainnya. Dengan Perkades ini, desa memiliki gambaran jelas terkait asal-usul pendapatan dan klasifikasi yang mempermudah pelacakan serta pelaporan keuangan.
2. Belanja Desa
   Menjabarkan alokasi anggaran pada berbagai bidang dan sub-bidang, dari pembangunan, pemberdayaan masyarakat, hingga kegiatan administrasi desa. Dengan adanya klasifikasi dan rincian ini, setiap kegiatan dan program desa dapat dipantau secara lebih efektif untuk memastikan kesesuaian penggunaan anggaran.
3. Pembiayaan Desa
   Menyusun semua penerimaan dan pengeluaran yang perlu atau akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran berjalan maupun masa mendatang. Pembiayaan desa menjadi elemen yang penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang desa dalam anggaran.

Manfaat dan Pengaruh Perkades Penjabaran APB Desa

Dengan adanya Perkades Penjabaran APBDes 2025, setiap perangkat desa memiliki panduan operasional yang rinci, memastikan bahwa pelaksanaan anggaran dilakukan secara akuntabel dan transparan. Proses ini juga memungkinkan masyarakat desa dan pemerintah di tingkat kabupaten/kota untuk memantau penggunaan anggaran dengan lebih mudah. Perkades ini tidak hanya mengikat perangkat desa, tetapi juga mendorong keterbukaan kepada masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Sebagai produk hukum yang kedudukannya berada di bawah Perdes, Perkades bersifat melengkapi dan memperjelas ketentuan dalam Perdes tanpa menambahkan hal-hal yang tidak diatur. Hal ini menjamin bahwa pelaksanaan APBDes 2025 benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan desa yang baik, sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018.